Tak Memiliki Bukti Kuat, Wakil FDSI Disemprot Ketua Sidang KIP

Tak Memiliki Bukti Kuat, Wakil FDSI
Disemprot Ketua Sidang KIP

Info Bola - Semangat dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam menjalani sidang sengketa informasi publik dengan FDSI (Forum Diskusi Suporter Indonesia, tidak pernah padam. Hal tersebut, digaransi Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangribuan.

Helmy Atmaja dan Rifqi Azmi, mengklaim sebagai perwakilan para suporter yang tergabung dalam Forum Diskusi Suporter Indonesia, menuntut PSSI berbelit-belit dalam pemaparan dokumen publik. Di antaranya, dokumen kontrak antara PSSI dengan stasiun televisi, rincian penerimaan hak siar Timnas senior dan Timnas U-19 selama 2012-2014.

Pengelolaan dana hak siar dan sponsorship termasuk berapa tiket yang telah di cetak PSSI selama penyelenggaraan Piala AFF u-19, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tur Nusantara U-19 tahun 2014, juga rincian-rincian mengenai masalah distribusi keseluruhan kategori tiket yang telah dicetak.


"Lucunya, mereka tidak bisa membuktikan apa-apa kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Hanya menunjukkan bukti berupa berkas-berkas berita dari media massa. Di hadapan Ketua Sidang, mereka katakan PSSI harus Akuntable karena prestasi  Timnas semakin menurun," kata Aristo.

"Karena hanya menunjukkan kliping berita, mereka disemprot ketua sidang. Itu menunjukkan mereka tidak memiliki bukti-bukti yang kuat," ujarnya.

Terkait permasalahan tuntutan dari Helmy Atmaja dan Rifqi Azmi Pasal UU No 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, warga negara atau badan hukum berhak mengajukan permintaan informasi publik, Aristo memberikan penjelasan.

Dilanjutkannya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) hanya berkewajiban menyampaikannya dalam Kongres. Yang dimana dalam Kongres tersebut diikuti oleh para peserta yang sah.

"Sekalipun kami mendapatkan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), misal dari Kemenpora, tentu kami hanya berkewajiban melakukan laporan kepada Kemenpora. Lalu, Kemenpora selanjutnya yang menyampaikan kepada publik. Begitulah urutannya. Tapi sejauh ini, bantuan yang di berikan sangat minim dan sebatas pada Kongres Luar Biasa (KLB) di tahun 2013," ujarnya.